Keluhan Soal Keuangan Daerah Tak Kunjung Usai, Sejumlah OPD di Rohil Diduga Mengalami Tekanan Operasional
Penapubliknews.com - Rokan Hilir, 20 Juni 2026 – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dikabarkan masih menghadapi berbagai kendala operasional yang diduga berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. Situasi tersebut disebut-sebut telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelayanan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di lingkungan OPD, sejumlah kegiatan pemerintahan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, terdapat keluhan mengenai keterbatasan dukungan anggaran operasional yang dinilai berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurut keterangan yang diterima media, terdapat kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun pembayaran terhadap sejumlah kewajiban kegiatan tersebut dikabarkan belum seluruhnya terselesaikan. Kondisi ini disebut menimbulkan beban tambahan bagi beberapa OPD yang harus tetap menjaga roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Pelaksanaan kegiatan tetap harus dilakukan karena merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kewajiban yang belum terselesaikan, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi OPD," ujar salah seorang sumber di lingkungan OPD yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain itu, muncul pula keluhan terkait pencairan anggaran operasional yang menurut beberapa pihak dinilai belum merata. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau, Unandra M. Saleh, meminta agar persoalan keuangan daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, keberlangsungan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah dapat terpenuhi secara proporsional.
"Apabila benar terdapat OPD yang mengalami kesulitan operasional akibat persoalan keuangan, maka hal tersebut perlu segera dievaluasi dan dicarikan solusi. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat persoalan administrasi maupun pengelolaan anggaran," ujar Unandra.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya harus berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan negara.
Lebih lanjut, Unandra berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kondisi keuangan daerah saat ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi pelayanan publik perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih diharapkan dapat memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Editor : Redaksi
Reporter: Handoko
Posting Komentar