Kegagalan Pemkab Rohil Mempertahankan Opini WTP, Ketua INKOR Riau Soroti Dugaan Perlunya Evaluasi Tata Kelola Keuangan Daerah
Penapubliknews.com - Rokan Hilir - Rabu 24 Juni 2026 - Tidak berhasilnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut memunculkan dugaan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap tata kelola keuangan daerah, transparansi penggunaan anggaran, serta efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ketua Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau menyampaikan keprihatinannya atas menurunnya capaian yang selama ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik. Menurutnya, hilangnya opini WTP dapat menjadi sinyal bahwa terdapat sejumlah aspek administrasi, pengelolaan, maupun pengawasan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Kami menilai kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi bersama. Opini WTP merupakan bentuk penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketika opini tersebut tidak dapat dipertahankan, tentu muncul dugaan adanya aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki dan dibenahi secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi kepada publik terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipertahankannya opini WTP sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, transparansi dalam penyampaian informasi akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah daerah ke depan.
Selain itu, Ketua INAKOR Riau juga mendorong aparat pengawasan internal pemerintah serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah guna meminimalisir potensi terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
"Pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola karena seluruhnya bersumber dari uang rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut, INAKOR Riau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran daerah secara konstruktif agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Rokan Hilir diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipertahankannya opini WTP tersebut, termasuk langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
Pemberitaan ini disampaikan berdasarkan informasi yang tersedia dan merupakan bentuk penyampaian pendapat serta perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pihak-pihak yang disebutkan atau berkepentingan dalam pemberitaan ini diberikan hak jawab dan hak koreksi untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun penjelasan atas informasi yang dimuat, sehingga pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan sesuai prinsip jurnalistik.(Redaksi)
Posting Komentar