INAKOR Riau Siapkan Laporan Dugaan Kejanggalan Bimtek Disdikbud Rohil, Desak Transparansi Penggunaan Anggaran
Rokan Hilir – Penapubliknews.com - Rabu, 11 Maret 2026
Sorotan publik terhadap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2025 lalu hingga kini masih terus bergulir. Sejumlah pihak menilai kegiatan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka guna memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta pemberitaan sejumlah media, kegiatan Bimtek tersebut disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp4.500.000 per peserta dengan durasi kegiatan sekitar 3 hingga 4 hari. Dengan jumlah peserta yang cukup banyak, total anggaran kegiatan tersebut diperkirakan mencapai angka yang tidak sedikit.
Kegiatan tersebut diketahui dilaksanakan di Hotel Furaya Pekanbaru dan melibatkan sejumlah pejabat serta peserta dari lingkungan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) DPW Riau, Unandra Muhammad Saleh, menyatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah bahan dan dokumen untuk menyusun laporan dugaan kejanggalan terkait kegiatan tersebut.
Menurut Unandra, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Sebagai lembaga kontrol sosial, kami berkewajiban menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat. Saat ini kami sedang mengumpulkan data, dokumen serta berbagai bahan pendukung untuk disusun menjadi laporan resmi yang nantinya akan kami sampaikan kepada instansi yang berwenang,” ujar Unandra kepada wartawan, Rabu (11/03/2026).
Ia menegaskan, laporan tersebut bertujuan agar pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan penelusuran secara objektif dan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan Bimtek yang kini menjadi perhatian publik.
Sementara itu, Retno Setiawan, yang disebut-sebut terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut, hingga Selasa (10/03/2026) dikabarkan belum memberikan keterangan resmi meskipun telah beberapa kali dikonfirmasi oleh publik dan sejumlah pihak.
Menurut Unandra, sebagai pejabat publik seharusnya memberikan klarifikasi yang terbuka kepada masyarakat guna menghindari berbagai spekulasi yang berkembang.
“Kami berharap ada penjelasan yang transparan dari pihak terkait agar persoalan ini menjadi terang. Namun apabila klarifikasi tidak juga diberikan, maka langkah pelaporan merupakan mekanisme yang sah dalam rangka mendorong akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Meski demikian, Unandra menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses penilaian kepada lembaga yang berwenang.
“Kami tidak ingin berandai-andai. Tujuan kami hanya mendorong keterbukaan dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik kegiatan Bimtek tersebut.(Redaksi)
Posting Komentar