Pemerhati Ekonomi Rakyat Soroti Dugaan Kurangnya Transparansi Pengelolaan Ternak Bebek BUMKep Serusa
Penapubliknews.com - Rokan Hilir, 16 Juli 2026 – Pemerhati Ekonomi Rakyat, Suyitno, menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program peternakan bebek yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Serusa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Menurut Suyitno, program peternakan yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah tersebut patut dievaluasi secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia mengaku menerima informasi adanya dugaan sejumlah ternak bebek mati, namun hingga kini belum terlihat adanya dokumentasi, laporan resmi, maupun berita acara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Apabila memang benar ada ternak yang mati, semestinya terdapat pencatatan administrasi, dokumentasi, serta berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset dan penggunaan anggaran. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat," ujar Suyitno.
Ia menambahkan bahwa setiap program yang bersumber dari keuangan negara maupun keuangan desa harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan tersebut sejalan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta pengelolaan keuangan desa.
Suyitno berharap Pemerintah Kepenghuluan Serusa maupun pengelola BUMKep dapat memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai jumlah awal ternak bebek, perkembangan populasi, apabila terdapat kematian ternak beserta penyebabnya, serta dokumen administrasi pendukung sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Ia juga meminta instansi terkait untuk melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan program tersebut, sehingga seluruh penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Berita ini diterbitkan berdasarkan informasi dan pernyataan narasumber yang masih bersifat dugaan dan belum merupakan kesimpulan hukum. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kepenghuluan Serusa, pengurus BUMKep Serusa, maupun pihak-pihak terkait untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terdapat data atau keterangan lain yang perlu disampaikan kepada publik.(Redaksi)
Posting Komentar