Ketua LSM INAKOR DPW Riau Soroti Dugaan Minim Transparansi Proyek Pembangunan MI di Bangko, Plank Informasi Belum Terpasang Kembali
Penapubliknews.com - Rokan Hilir, Riau - Selasa 14 Juli 2026 - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) DPW Provinsi Riau, Unandra, menyoroti dugaan minimnya keterbukaan informasi pada kegiatan pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, terlihat adanya aktivitas pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung. Namun, di area kegiatan tersebut tidak terlihat adanya papan informasi atau plank proyek yang memuat informasi penting terkait pelaksanaan pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut menjadi perhatian LSM INAKOR DPW Provinsi Riau, mengingat setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan kepada masyarakat.
Saat dikonfirmasi oleh Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau, Unandra, kepada salah seorang pekerja di lokasi, pekerja tersebut menerangkan bahwa kegiatan pembangunan itu telah berjalan kurang lebih selama empat bulan.
Menurut keterangan pekerja, sebelumnya papan informasi proyek pernah dipasang, namun kemudian dicabut karena adanya pekerjaan penggalian parit di sekitar lokasi. Setelah pekerjaan tersebut berjalan, plank informasi belum kembali dipasang, dan ketika ditanyakan keberadaannya, pekerja mengaku tidak mengetahui di mana plank tersebut disimpan.
"Informasi yang kami dapat dari pekerja, plank proyek sebelumnya memang pernah ada, namun dicabut karena pekerjaan penggalian parit. Sampai saat ini belum terlihat dipasang kembali. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak kehilangan akses informasi terkait pembangunan yang menggunakan anggaran negara," ujar Unandra.
Menurut Unandra, papan informasi proyek bukan hanya sekadar pelengkap administrasi, tetapi merupakan bentuk transparansi kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.
"Jangan sampai pembangunan yang bertujuan baik justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat akibat minimnya informasi. Transparansi adalah bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan," tegasnya.
LSM INAKOR DPW Provinsi Riau mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan badan publik.
Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Unandra menegaskan, pihaknya mendukung penuh pembangunan sarana pendidikan, namun setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Kami tidak bermaksud menghambat pembangunan. Justru kami menjalankan fungsi kontrol sosial agar setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," katanya.
LSM INAKOR DPW Provinsi Riau juga meminta kepada pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait agar segera memberikan penjelasan mengenai pekerjaan tersebut, termasuk terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan, serta alasan belum terpasangnya kembali papan informasi proyek.
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pelaksana kegiatan, instansi terkait, maupun pihak-pihak yang merasa perlu memberikan penjelasan atas pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Redaksi)
Posting Komentar