News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Evaluasi Kemendagri, Belanja Pegawai APBD Rohil 2026 Sentuh 49 Persen

Evaluasi Kemendagri, Belanja Pegawai APBD Rohil 2026 Sentuh 49 Persen


 


Penapubliknews.com - Rohil - Selasa 21 - April 2026 - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum proporsional dalam pengelolaan belanja pegawai. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai tindak lanjut dari rapat evaluasi bersama Kemendagri yang dilaksanakan secara virtual beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, dan dihadiri oleh para kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil.

Dalam arahannya, Sekda Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan atensi serius terhadap tingginya persentase belanja pegawai dalam APBD Rokan Hilir Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar 49 persen. Angka tersebut dinilai telah melampaui batas ideal yang ditetapkan, yakni sebesar 30 persen.

Ia menjelaskan, meningkatnya belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga paruh waktu dalam beberapa waktu terakhir, yang berdampak langsung pada struktur anggaran daerah.

“Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan kita sampaikan secara komprehensif kepada Kemendagri, termasuk faktor penyebab meningkatnya belanja pegawai,” ujarnya.

Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mengambil kebijakan untuk merumahkan pegawai, baik PPPK maupun tenaga paruh waktu. Pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas tenaga kerja sembari terus melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan laporan resmi kepada pemerintah pusat, sebagai bagian dari langkah penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.(Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar