Ketua LSM INAKOR DPW Riau Angkat Bicara: Dugaan Ketidakmampuan BPKAD Rohil Harus Segera Dievaluasi
Penapubliknews.com - Rokan Hilir – Jumat 20 Maret 2026 - Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan publik. Berbagai keluhan dari pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kontraktor lokal mencuat ke permukaan, terutama terkait persoalan tunda bayar kegiatan tahun 2025 serta belum terealisasinya hak-hak pegawai seperti Tunjangan Hari Raya (THR).
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau angkat bicara dan menilai bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Menurutnya, banyaknya keluhan yang muncul dari berbagai kalangan menjadi indikasi adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir.
“Keluhan dari ASN, pejabat, hingga kontraktor lokal ini adalah sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan. Jika benar terjadi keterlambatan pembayaran hingga THR tidak terealisasi, maka ini harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya, Jumat (20/03/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dugaan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, sejumlah ASN mengaku belum menerima THR menjelang Hari Raya. Mereka menyampaikan bahwa yang diterima hanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), itupun terbatas.
“THR kami belum keluar, yang ada hanya TPP satu bulan. Kami kesulitan menghadapi kebutuhan pasca Lebaran,” ungkap salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh para kontraktor lokal yang hingga kini mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
“Tunda bayar kegiatan kami belum juga dibayarkan. Ini sangat berdampak pada usaha kami,” ujar salah satu kontraktor.
Ketua LSM INAKOR DPW Riau menilai, kondisi ini jika terus berlanjut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mendesak adanya transparansi dan langkah konkret dari pihak terkait.
Selain itu, ia juga mendorong agar dilakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi pengelola keuangan daerah guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak BPKAD Rokan Hilir melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.
Reporter : Handoko
Editor : Redaksi
Posting Komentar