Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau Unandra Angkat Bicara Terkait Tersendatnya Keuangan Daerah Rohil
Rokan Hilir – Penapubliknews.com | Kamis, 12 Maret 2026
Ketua LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi(INAKOR)Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau, Unandra, angkat bicara terkait berbagai keluhan yang muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir mengenai dugaan tersendatnya pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut mencuat setelah sejumlah pihak, mulai dari petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Rokan Hilir, mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang dinilai mengalami kendala dalam penyalurannya.
Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, beberapa petugas kebersihan DLH Rokan Hilir mengaku hingga saat ini belum menerima gaji mereka. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena gaji tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi para pekerja.
“Berapa lah gaji kami, itupun sampai sekarang belum juga dibayar-bayar, sementara itu adalah kebutuhan pokok bagi kami dalam kehidupan ini,” ungkap salah seorang petugas kebersihan DLH Rohil pada Kamis pagi (12/03/2026).
Menanggapi situasi tersebut, Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau Unandra menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir.
Menurutnya, jika benar terjadi keterlambatan pembayaran gaji maupun tersendatnya penyaluran anggaran, maka pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan yang transparan kepada publik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah harus segera memberikan klarifikasi dan solusi atas persoalan ini. Jangan sampai keluhan para pekerja dan ASN terus berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan hidup mereka,” ujar Unandra.
Ia juga menilai bahwa tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar pelayanan pemerintahan serta kesejahteraan para pekerja tetap terjamin.
Sementara itu, publik dan Insan Pers juga telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Rokan Hilir, Sarman Syahroni, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Selain itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi Effrizal, saat dimintai keterangan singkat menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung kepada pihak BPKAD.
“Coba cek ke BPKAD,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa beberapa kabupaten lain di Provinsi Riau tidak mengalami persoalan serupa, bahkan sebagian besar daerah telah menyalurkan berbagai kebutuhan anggaran daerah dengan baik.
LSM INAKOR DPW Provinsi Riau berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan secara terbuka dan transparan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Rokan Hilir.
Reporter: Handoko
Editor: Redaksi Pena Publik News
Posting Komentar