Ketua LSM Inakor Riau Soroti Dugaan Keracunan Siswa SD 013 dan SD 015 Dumai Timur

. Agustus 15, 2026 0

DUMAI - 15 Agustus 2026 -  Ketua LSM Inakor DPW Provinsi Riau menyoroti dugaan kejadian keracunan yang dialami sejumlah siswa SD Negeri 013 Lober Houshing dan SD Negeri 015 Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, setelah mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan informasi yang diterima, siswa diduga mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu bakso yang disebut memiliki bau menyengat. Informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang guna memastikan kondisi makanan serta penyebab keluhan yang dialami para siswa.

Ketua LSM Inakor DPW Provinsi Riau meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif dan menyeluruh.

“Kalau memang ada laporan siswa mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG, apalagi makanan tersebut disebut memiliki bau menyengat, ini harus segera diperiksa. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sepele karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak,” ujar Ketua LSM Inakor DPW Riau.

Ia menegaskan bahwa LSM Inakor pada prinsipnya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas dan dilaksanakan pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat agar makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman dan memenuhi standar kelayakan.

“Kami mendukung program MBG karena program ini sangat baik dan membantu masyarakat. Tetapi dapur MBG harus benar-benar layak, bahan makanan harus diperiksa, proses pengolahan harus memenuhi standar kebersihan dan makanan yang didistribusikan kepada siswa harus dipastikan aman,” tegasnya.

APH Diminta Selidiki dan Ambil Sampel Makanan

LSM Inakor meminta pihak berwenang tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi siswa, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian proses penyediaan makanan.

Pemeriksaan dapat mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi serta sampel makanan, sehingga penyebab sebenarnya dapat diketahui secara objektif.

Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian yang terbukti secara hukum, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau terbukti ada kelalaian atau pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai hukum dan sanksi yang memberikan efek jera. Tetapi sebelum ada hasil pemeriksaan, kita tidak boleh menuduh atau menghakimi pihak tertentu,” ujarnya.

Pengawasan Dapur MBG Harus Diperketat

Ketua LSM Inakor DPW Riau juga meminta pengawasan terhadap dapur penyedia MBG di wilayah Dumai maupun daerah lainnya diperkuat.

Pengawasan, menurutnya, jangan hanya dilakukan ketika terjadi persoalan. Pemeriksaan secara berkala dan preventif perlu dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, keamanan bahan pangan dan prosedur pengolahan makanan.

“Jangan sampai program pemerintah yang tujuannya sangat baik justru terganggu karena persoalan teknis dan lemahnya pengawasan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia berharap dugaan kejadian di SD Negeri 013 Lober Houshing dan SD Negeri 015 Pulau Kasab, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar pelaksanaan MBG semakin baik, aman, transparan dan profesional.

Catatan Redaksi:

Pemberitaan ini menggunakan istilah “dugaan” karena penyebab kejadian dan kondisi makanan masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak yang berwenang. Penyebutan makanan “berbau menyengat” merupakan informasi yang diterima redaksi dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa makanan tersebut telah terbukti menyebabkan keracunan. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan pemberitaan, serta hak jawab dan hak klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Redaksi)