Belum Genap Setahun, Gedung Damkar Rohil Disorot INAKOR: Terlihat Miring dan Ada Retakan
ROKAN HILIR - Selasa 6 Oktober 2026 - Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bangko disorot LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) DPW Riau setelah ditemukan bagian bangunan yang terlihat miring dan sejumlah retakan kecil.
Ketua INAKOR DPW Riau, Unandra M. Saleh, menyebut temuan tersebut masih merupakan indikasi awal dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis serta dokumen perencanaan.
“Kami tidak ingin gegabah menyimpulkan pekerjaan ini tidak sesuai bestek. Yang kami lihat adalah kondisi fisik yang perlu dipertanyakan dan diverifikasi. Karena itu, kami akan meminta dokumen resmi agar dapat membandingkan antara perencanaan dengan kondisi pekerjaan di lapangan,” ujar Unandra.
INAKOR berencana mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui mekanisme yang berlaku. Dokumen yang diminta antara lain RAB atau HPS, KAK, spesifikasi teknis, gambar rencana/DED, kontrak dan nilai kontrak, identitas kontraktor, konsultan perencana dan pengawas, SPMK, laporan progres, addendum, serta berita acara pemeriksaan dan serah terima jika tersedia.
“Kami meminta dokumen tersebut untuk bahan observasi dan kontrol sosial. Kami ingin melihat apakah kondisi fisik yang ada di lapangan sejalan dengan spesifikasi teknis, RAB, KAK dan dokumen perencanaan,” kata Unandra.
Berdasarkan data paket pengadaan, pembangunan gedung tersebut tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025, dengan pagu sekitar Rp1,357 miliar dan lokasi pekerjaan di Kecamatan Bangko.
INAKOR juga akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk pejabat terkait, bidang teknis, konsultan, dan pelaksana pekerjaan. Unandra menyebut keterlibatan bidang di lingkungan Dinas PUTR, seperti Cipta Karya, Jasa Konstruksi, atau Tata Ruang, tidak akan diasumsikan, melainkan diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan resmi.
“Kami ingin mengetahui secara terang siapa saja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tahapan pekerjaan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui nama proyek dan nilai anggarannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,” tegasnya.
INAKOR menekankan bahwa retakan atau kemiringan bangunan tidak otomatis membuktikan kegagalan konstruksi. Penilaiannya harus dilakukan secara teknis untuk mengetahui penyebab, sifat retakan, dan dampaknya terhadap keselamatan bangunan.
“Kami menyerahkan penilaian teknis kepada pihak yang memiliki kompetensi. Apakah retakan itu bersifat struktural atau nonstruktural, apa penyebabnya, dan apakah berpengaruh terhadap keselamatan bangunan, itu harus diperiksa secara teknis. Kami dari lembaga kontrol sosial fokus meminta keterbukaan data dan memastikan persoalan ini mendapatkan perhatian,” jelas Unandra.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait tidak menganggap sorotan tersebut sebagai tuduhan, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat digunakan sesuai perencanaan, pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, dan hasil pembangunan memberikan manfaat serta keamanan bagi masyarakat maupun aparatur yang menggunakan gedung tersebut,” ujarnya.
INAKOR menyatakan akan menyampaikan hasil klarifikasi secara objektif. Jika ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, langkah selanjutnya akan ditempuh sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai kondisi bangunan ini masih merupakan hasil pengamatan awal dan belum menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian konstruksi. Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya dipersilakan memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Redaksi memberikan ruang pemberitaan secara berimbang sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Unandra M. Saleh
Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau
Posting Komentar