PENERIMAAN KARYAWAN MBG BAGAN SIAPI-API DIDUGA TAK SESUAI JUKNIS, TOKOH MASYARAKAT IMBAU JAGA KONDUSIVITAS
Penapubliknews.com - Rokan Hilir, 15 April 2026 – Dinamika sosial terkait proses penerimaan karyawan pada program MBG di wilayah Bagan Siapi-api menjadi perhatian sejumlah pihak. Isu dugaan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) dalam proses rekrutmen mencuat dan dinilai berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak segera disikapi secara bijak dan transparan.
Sejumlah kalangan mengingatkan agar berbagai peristiwa yang terjadi di daerah lain dapat menjadi pembelajaran bersama, sehingga tidak terjadi hal serupa di Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan yang awalnya dianggap kecil, jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat, Buya H. Ibrahim, menyampaikan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi yang baik antara seluruh pihak, termasuk tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, serta mitra program MBG.
“Kami mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pada prinsipnya masyarakat mendukung program pemerintah selama dijalankan secara baik, transparan, dan sesuai aturan. Program MBG dinilai memiliki potensi membantu perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat lokal.
Namun demikian, ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja benar-benar mengacu pada juknis yang berlaku, termasuk memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat.
“Masyarakat jangan sampai hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Keterlibatan putra-putri daerah sangat penting agar manfaat program bisa dirasakan secara merata,” tambahnya.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan warga di sekitar Jalan Gajah Mada, terdapat aspirasi yang berkembang terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal. Salah seorang warga, yang meminta identitasnya disamarkan sebagai Santi, mengaku telah mengikuti proses lamaran dan wawancara, namun belum memperoleh kesempatan bekerja.
“Kami sudah melamar dan mengikuti tahapan, namun saat operasional dimulai, hanya beberapa warga setempat yang diterima,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, KH Abdul Qodir Al Zailani. Ia menilai perlu adanya kejelasan dan evaluasi terhadap proses rekrutmen, terutama jika benar terdapat ketentuan persentase tenaga kerja lokal dalam juknis yang belum terpenuhi.
“Jika memang ada ketentuan terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, maka perlu dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai pihak mendorong agar pengelola program MBG dapat memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola MBG di Bagan Siapi-api belum memberikan keterangan resmi. Media tetap membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Editor : Redaksi
Jurnalis/Reporter : S.Pulungan
Posting Komentar