Ketua INAKOR DPW Provinsi Riau Soroti Dugaan Permasalahan Kegiatan Oplah APBN di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu
Penapubliknews.com - Rokan Hilir - 13 April 22026 -– Ketua LSM INAKOR DPW Provinsi Riau menyoroti kegiatan oplah (optimalisasi lahan) yang dilaksanakan sekitar awal tahun 2025 di wilayah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang bersumber dari anggaran APBN.
Sorotan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah kejanggalan di lapangan. Kegiatan dengan panjang lebih dari 100 meter itu diduga tidak dilengkapi dengan plank proyek sejak awal pelaksanaan.
Berdasarkan keterangan warga sekitar, saat kegiatan tersebut dikerjakan tidak terlihat adanya papan informasi proyek di lokasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keterbukaan informasi publik, khususnya menyangkut sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, serta waktu pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, dari hasil peninjauan langsung Ketua INAKOR DPW Provinsi Riau di lokasi kegiatan Senin 13 April 2026 sekitar pukul 10 :10 Wib, kondisi fisik pekerjaan saat ini diduga telah mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Beberapa bagian terlihat hancur dan tidak lagi berfungsi secara optimal sebagaimana mestinya. Temuan ini semakin memperkuat adanya indikasi persoalan dalam kualitas pekerjaan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan usulan dari kelompok tani atau gapoktan setempat. Namun demikian, tanpa adanya transparansi yang memadai sejak awal, proses pelaksanaan kegiatan menjadi sulit diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
Ketua INAKOR DPW Provinsi Riau menyampaikan bahwa terdapat sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian serius, antara lain:
Berdasarkan keterangan warga, tidak adanya plank proyek sejak kegiatan dimulai
Hasil peninjauan langsung menunjukkan kondisi pekerjaan yang diduga telah rusak/hancur
Potensi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan
Lemahnya fungsi pengawasan dalam kegiatan tersebut
“Kami menyampaikan ini berdasarkan temuan di lapangan dan keterangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami meminta pihak terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang bersumber dari APBN wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
INAKOR mendorong instansi teknis terkait untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan fisik serta evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan tersebut. Apabila dalam prosesnya ditemukan adanya indikasi kerugian negara, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Masyarakat berharap agar program pemerintah, khususnya di sektor pertanian, benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum dapat memberikan keterangan resmi terkait kegiatan oplah tersebut.(Redaksi)
Posting Komentar