LSM INAKOR DPW Riau Soroti Optimalisasi PAD dan Dorong Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rohil
Penapubliknews.com - Rokan Hilir - Senin 11 Mei 2026 - Ketua LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) DPW Provinsi Riau, Unandra M.Saleh, menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir serta mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya perhatian publik terhadap kondisi keuangan daerah dan sejumlah kendala administratif yang disebut terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam keterangannya pada Senin (11/05/2026), Unandra M.Saleh menilai bahwa peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir memiliki posisi strategis dalam meningkatkan PAD guna menopang keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat harus dijadikan momentum evaluasi bersama bagi seluruh OPD, khususnya instansi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami berharap seluruh OPD yang memiliki peran strategis terhadap pendapatan daerah dapat terus melakukan pembenahan, inovasi, dan penguatan sistem kerja demi meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hilir,” ujar Unandra.
Sorotan publik terhadap kondisi keuangan daerah juga muncul setelah adanya informasi mengenai sejumlah kegiatan operasional di beberapa OPD yang disebut mengalami kendala administratif, termasuk proses pencairan Ganti Uang (GU) kantor.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizzal, pernah menyampaikan bahwa beberapa kendala tersebut dipengaruhi oleh proses transfer dana dari pemerintah pusat sehingga berdampak terhadap aktivitas administrasi pemerintahan daerah.
Dalam hal ini, Unandra M.Saleh menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia juga berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara objektif mengenai strategi peningkatan PAD dan kondisi keuangan daerah saat ini.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Drs. H. Ferry Hendra Parya, menjadi salah satu pejabat yang turut mendapat perhatian publik terkait capaian dan optimalisasi PAD Kabupaten Rokan Hilir.
Menurut Unandra, peningkatan PAD merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terlebih di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga menekankan pentingnya asas akuntabilitas, profesionalitas, serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kritik dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi positif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Unandra M.Saleh.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai berbagai sorotan publik tersebut.
Editor : Redaksi
Reporter : Handoko
Posting Komentar